Berita Terkini

Untuk mensosialisasikan pokok-pokok Perubahan PKPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota serta penyusunan keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota pada 29 Maret 2016. Rapat kerja dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan bapak Samahuddin dan dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Dalam rapat kinerja dilakukan review keputusan KPU Kabupaten/Kota serta sesi tanya jawab yang dijawab oleh Narasumber pada Raker ini yaitu Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Hairansyah dan Kasubbag Hukum Suwarno.

Rakor dihadiri oleh sekretaris dan anggota dari 13 KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Rakor dibuka oleh Ketua KPU Kalsel yang dalam sambutannya beliau meminta agar dengan rakor ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dan mengkomunikasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran kegiatan, agar tidak tumpang tindih. Sekretaris KPU Kalsel mengharapkan agar dalam melaksanakan kegiatan kpu kab/kota mengacu pada standar biaya umum no.65/PMK.02/2015 dan juknis tahun anggaran 2016 (kep.KPU RI no.01/Kpts/KPU/Tahun 2016). Juga diharapkan agar KPU Kab/Kota menunjuk operator Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemilu (SIPP) dan dalam pengadaan ULP mengacu pada surat keputusan Sekjend KPU RI nomor 44/Kpts/Sekjend/Tahun 2015. Dalam rakor juga dibahas tentang rencana kegiatan yang akan diselenggarakan kpu provinsi yang perlu dihadiri oleh kpu kab/kota, yang dalam waktu terdekat akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2015 dalam bentuk Forum Group Discussion. Dengan rakor ini diharapkan agar berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan anggaran dapat dibicarakan dan diselesaikan bersama. Rapat diakhiri pukul 13.00 WITA.

Evaluasi Pilkada 2015, KPU gelar Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dari 34 Provinsi se Indonesia melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional di KPU Kalimantan Selatan. Rapat dihadiri Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia, Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Kab/Kota se-Provinsi Kalsel, serta tamu undangan lainnya. Ketua KPU RI Husni Kamil manik menjelasakan dipilihnya Kalsel sebagai tempat pelaksanaan Rapimnas ini dikarenakan Kalsel dinilai sukses melaksanakan Pilkada. Rapimnas KPU digelar guna melakukan evaluasi penyelenggaran Pilkada Tahun 2015 dan sebagai rapat persiapan guna menghadapi pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 yang berbarengan dengan tahapan awal pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2019. Rapimnas berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 2 - 4 Februari 2016.

Pembukaan Rapat pimpinan Nasional KPU se Indonesia di Gedung Mahligai Pancasila tadi malam berlangsung meriah dan lancar. Rapim dihadiri pula oleh Penjabat Gubernur Kalsel. Acara yang dihadiri seluruh komisioner dan Sekjen KPU, dari seluruh Indonesia ini dilaksanakan selama tiga hari yaitu dari 2 - 4 Februari 2016. Pada hari pertama yaitu Pembukaan, hari kedua untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2015, persiapan Pilkada serentak tahun 2017 dan pembahasan rencana kegiatan tahun 2017 dan kebijakan mengenai Penataan SDM. Hari ketiga akan dilanjutkan dengan Kesimpulan dan penyusunan rekomendasi sekaligus hari penutupan. 

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Kalsel diminta terus meningkatkan kinerja, agar ada peningkatan nilai oleh Kementerian PAN & RB. "Kita berharap tahun depan ada peningkatan nilai menjadi bb dan syukur-syukur bila mampu meraih b," ujar Sektetaris KPU Kalsel, Drs Basuki MH selaku Sekretaris KPU Prov Kalsel dalam sambutannya pada Pelantikan Sekretaris KPU Kab Tapin Badaruddin S.AP M.AP dan Kasubbag Hukum KPU Kab Tabalong Iberamsyah SSos. Basuki MH melantik keduanya a.n. Sekjen KPU RI Arief Rahman Hakim di aula Set KPU Kalsel pada hari Kamis (14/1/2015). Menurut Basuki, jika nilai kinerja bagus, insya Allah tunjangan kinerja (tukin) juga akan naik, dari hanya 40% bisa menjadi 80%. "Itu khan berarti kesejahteraan juga akan meningkat," tambahnya. Seiring dengan keinginan tersebut, lanjut mantan Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kalsel tersebut, setiap pejabat di jajaran KPU harus membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang di akhir tahun juga menjadi bahan evaluasi dan penilaian bagi atasan langsungnya, sejauh mana target-target pekerjaan terlaksana. Basuki MH melantik keduanya a.n. Sekjen KPU RI Arief Rahman Hakim di aula Set KPU Kalsel pada hari Kamis (14/1/2015). Menurut Basuki, jika nilai kinerja bagus, insya Allah tunjangan kinerja (tukin) juga akan naik, dari hanya 40% bisa menjadi 80%. "Itu khan berarti kesejahteraan juga akan meningkat," tambahnya. Seiring dengan keinginan tersebut, lanjut mantan Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kalsel tersebut, setiap pejabat di jajaran KPU harus membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang di akhir tahun juga menjadi bahan evaluasi dan penilaian bagi atasan langsungnya, sejauh mana target-target pekerjaan terlaksana. Basuki mengajak semua yang hadir bersyukur atas terselengaranya/terlaksananya Pilkada di Kalsel dengan baik, aman, dan lancar. "Ini tentu berkat kerja keras kita semua beserta dukungan stake holder," ucapnya. Namun ia mengingatkan agar sesegeranya membuat laporan agenda besar tersebut sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban. Pelantikan dihadiri para anggota KPU Kalsel dan kabupaten/kota, para sekretaris dan staf serta Bupati Tapin yang diwakili Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Setdakab Tapin, A Yunus.

KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rapat koordinasi Evaluasi Pemilihan kepala Daerah tahun 2015 pada Senin - Rabu, 28 - 30 Desember 2015 di Hotel Aston Tanjung (Tabalong). Rapat dihadiri oleh anggota dan sekretaris KPU Prov Kalsel dan KPU Kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Dalam rapat koordinasi dibahas daftar inventaris masalah pada pemilihan Walikota dan wakil walikota, Bupati dan wakil Bupati.