Sosialisasi dan update data harus terus menerus
Sosialisasi pemilu maupun pilkada harus terus menerus dilakukan secara maksimal. Jika pendanaan terbatas, perlu upaya bagaimana menyiasati agar sosialisasi tetap bisa terlakasana, sehingga partisipasi politik masyarakat terus meningkat.
Demikian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Kalsel Dr Hj Masyithah Umar MHum mengatakan hal itu pada Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Semester 1 Tahun 2016 bersama KPU kabupaten/kota se-Kalsel, Selasa (30/8) di Aula KPU Kalsel.
Menurut Masyithah, KPU harus terus melakukan sosialisasi, karena masyarakat kita masih memerlukan informasi dan penjelasan bahkan rayuan untuk ikut memilih atau berpartisipasi politik dalam pemilu dan pilkada. Demikian halnya pula dengan update data pemilih, akan menggiring pada tingkat partisipasi pemilih.
Komisioner lainnya Nurkholis Majid MPd menekankan, sebagai institusi publik, KPU harus terus memberi ruang bagi publik untuk mempergunakan hak pilih mereka. “Partisipasi masyarakat merupakan hak mereka, guna memilih pemimpin, yaitu dengan terdaftarnya mereka sebagai pemilih,”katanya.
Mereka, lanjut Majid, tidak akan bisa berpartisipasi dalam proses pemilihan manakala tidak terdaftar, padahal menjadi tugas kita memberi jaminan terpenuhinya hak mereka untuk memilih. Jadi, mereka jangan sampai tidak terdaftar.
Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr Samahuddin mengatakan, partisipasi pemilih di Indonesia masuk kategori partisipasi yang cukup tinggi, dan kita sebagai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan infrastruktur terkait kelengkapan peralatan pemilihan tersebut. (mk)
Sosialisasi dan update data harus terus menerus!
Sosialisasi pemilu maupun pilkada harus terus menerus dilakukan secara maksimal. Jika pendanaan terbatas, perlu upaya bagaimana menyiasati agar sosialisasi tetap bisa terlakasana, sehingga partisipasi politik masyarakat terus meningkat.
Demikian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Kalsel Dr Hj Masyithah Umar MHum mengatakan hal itu pada Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Semester 1 Tahun 2016 bersama KPU kabupaten/kota se-Kalsel, Selasa (30/8) di Aula KPU Kalsel.
Menurut Masyithah, KPU harus terus melakukan sosialisasi, karena masyarakat kita masih memerlukan informasi dan penjelasan bahkan rayuan untuk ikut memilih atau berpartisipasi politik dalam pemilu dan pilkada. Demikian halnya pula dengan update data pemilih, akan menggiring pada tingkat partisipasi pemilih.
Komisioner lainnya Nurkholis Majid MPd menekankan, sebagai institusi publik, KPU harus terus memberi ruang bagi publik untuk mempergunakan hak pilih mereka. “Partisipasi masyarakat merupakan hak mereka, guna memilih pemimpin, yaitu dengan terdaftarnya mereka sebagai pemilih,”katanya.
Mereka, lanjut Majid, tidak akan bisa berpartisipasi dalam proses pemilihan manakala tidak terdaftar, padahal menjadi tugas kita memberi jaminan terpenuhinya hak mereka untuk memilih. Jadi, mereka jangan sampai tidak terdaftar.
Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr Samahuddin mengatakan, partisipasi pemilih di Indonesia masuk kategori partisipasi yang cukup tinggi, dan kita sebagai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan infrastruktur terkait kelengkapan peralatan pemilihan tersebut. (mk)
