Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020...

 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sesuai jadwal mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

 

DAFTAR BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020:

Daftar Bakal Pasangan Calon
Bakal Calon Gubernur Bakal Calon Wakil Gubernur
H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. H. Muhidin
Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Drs. H. Difriadi

 

Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai berikut:

 

DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., M.H DAN H. MUHIDIN

PERSYARATAN PENCALONAN:

Model B-KWK Parpol

Model B.1-KWK Parpol

Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

PERSYARATAN BAKAL CALON GUBERNUR (H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., M.H):

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Surat Keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon

Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

foto berwarna

 

 

PERSYARATAN BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR (H. MUHIDIN):

 Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Surat Keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon

Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Foto berwarna

DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN Prof. H. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. DIFRIADI:

PERSYARATAN PENCALONAN:

Model B-KWK Parpol;

Model B.1-KWK Parpol

Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

PERSYARATAN BAKAL CALON GUBERNUR (Prof. H. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D):

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Surat Keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon

Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

foto berwarna

PERSYARATAN BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR (Drs. H. DIFRIADI):

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Surat Keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon

Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

foto berwarna

BATAS WAKTU MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

Pengumuman daftar bakal pasangan calon dan dokumen pendaftaran ini dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan: (a) Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, disampaikan secara langsung pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Jl. A. Yani KM. 3,5 No. 212 Kota Banjarmasin dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), atau disampaikan melalui surat elektronik ke alamat email Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan: prop_kalsel@kpu.go.id. Batas waktu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat paling lambat 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian/verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, yaitu paling lambat tanggal 21 September 2020.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *